Membangun Riau dengan Mimpi dan Rakus

Tak bisa dipungkiri, Riau merupakan provinsi kaya di Indonesia, di samping Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua. Di bawah dan di atas tanahnya ada minyak. Tapi entah mengapa kekayaan itu tak bisa melepaskan rakyat Riau dari belenggu kemiskinan, keterasingan, dan kebodohan.
Padahal, total APBD seluruh pemerintah daerah di Riau mencapai Rp20 triliun per tahunnya. Itu belum lagi ditambah dana dekonsentrasi dan dana isian pelaksanaan anggaran yang langsung diperoleh dari APBN yang totalnya bisa mencapai Rp15 triliun per tahun. Artinya, dana yang bergulir di Riau dari sektor pemerintahan sudah mencapai Rp35 triliun.

Dana itu tentu akan bertambah banyak lagi bila melihat banyaknya sektor swasta yang bergerak di Riau. Bila dulu sektor pertambangan menjadi andalan, kini muncul sektor perkebunan. Riau merupakan daerah yang memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, melebihi 1,5 juta hektar. Belum lagi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Bank Indonesia mencatat di bulan Februari 2008 per putaran uang di sektor swasta mencapai Rp32 triliun per bulan. Itu baru yang terdaftar di perbankan, belum lagi yang tidak terdaftar, yang menurut sebagian orang, merupakan transaksi terbesar.

Di tahun 2007 lalu, Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengklaim pertumbuhan ekonomi di Riau mencapai 8,3 persen. Angka ini yang tertinggi di Sumatera dan nomor tiga di Indonesia. Tak hanya itu, Gubernur juga mengklaim angka investasi di Riau tiap tahun meningkat.

Namun, semua angka-angka itu seakan berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Riau saat ini. Seorang pengamat ekonomi dari Universitas Riau pernah mengatakan hukum ekonomi tidak berlaku di Riau. Seharusnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi diikuti dengan pengurangan angka pengangguran yang berimbas dengan penyusutan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, di Riau terjadi malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi malah berbanding lurus dengan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Lantas apa yang salah di Riau? "Pemimpinnya salah dalam merancang pembangunan. Mereka tak pernah membangun berdasarkan kondisi riil di lapangan," kata pengamat itu.

Dulu saya pernah berpikir, kataku pada pengamat itu, kalau saja selama setahun saya duduk sebagai Gubernur Riau, maka tak akan ada lagi rakyat yang kelaparan, tak bisa berobat, dan tak bisa bersekolah. Seluruh dana APBD sebesar Rp20 triliun itu akan kubagi rata dengan jumlah penduduk. Per penduduk mendapatkan Rp4,444 juta per orang per tahun. Itu sudah termasuk yang baru lahir lho. Kalau diringkaskan per keluarga dibagi 10 juta saja dengan jumlah anak 2 orang, maka masih ada sisanya untuk masuk ke kantongku. Kalau soal pembangunan, biarkan saja dana dari APBN yang menggerakkannya. Sedang untuk membuat pendidikan dan kesehatan gratis akan kubuat peraturan pemotongan hasil bumi dari non pertambangan sebesar 20 persen. "Bila ini terjadi pasti aku masuk penjara dan dipuja-puja penduduk Riau," kataku yang disambut dengan gelak tawa si pengamat.

Oke balik ke soal pemimpin yang salah merancang tadi. Sejak era otonomi daerah, kata pengamat tadi, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan mimpi para kepala daerah. Contohnya, di Bengkalis. Penduduk di sana sebenarnya hanya membutuhkan pos pelayanan kesehatan di tiap-tiap desa, namun oleh kepala daerahnya, Syamsurizal, dibangun gedung mewah untuk rumah sakit dengan dana lebih dari Rp100 miliar di ibukota kabupaten. Dana itu ditambah lagi dengan pengadaan peralatan dan pengobatan sebesar Rp84 miliar. Setelah diresmikan, rumah sakit itu sepi pengunjung. Pasalnya, warga Bengkalis yang tersebar di berbagai daerah sulit menjangkau ibukota kabupaten. Belum lagi peralatan yang dibeli dengan harga mahal menjadi besi tua karena tak bisa dioperasikan sebab tenaga ahlinya tidak ada. Alhasil rumah sakit itu sepi seperti taman pemakaman. Maklum saja, penduduk di ibukota kabupaten itu tak lebih dari 20 ribu orang saja.

Tak hanya itu saja, Syamsurizal juga membangun pelabuhan internasional yang mewah seperti di Singapura. Kini, pelabuhan itu bernasib sama dengan rumah sakit tadi. Tak ada kapal yang sandar. Ini disebabkan fasilitas mewah itu tidak didahului dengan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur yang memadai.

Ada lagi yang paling bodoh. Syamsurizal membangun kompleks pengelolaan padi alias pabrik giling padi menjadi beras yang super canggih di lokasi yang tidak memiliki lahan pertanian. Alhasil, pabrik itu kini menjadi mesin tua. Kalau pun ada padi yang digiling itu datangkan dari provinsi tetangga, Sumatera Utara.

Kebodohan pembangunan cara Syamsurizal hampir merata terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kini, seluruh daerah telah memiliki lapangan terbang yang dibangun dari dana APBD. Tapi selain di Dumai, seluruh lapangan terbang itu menjadi areal penggembalaan ternak karena tak pernah didarati pesawat.

Soal rumah sakit tadi juga dibangun di beberapa daerah lainnya, contohnya di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, dan banyak lagi. Bisa dibayangkan berapa banyak dana rakyat yang terbuang percuma.

Selain bodoh, para kepala daerah di Riau juga rakus. Puluhan miliar mereka raup dari proyek kelistrikan. Genset bekas yang meraka beli dari Singapura dibilang baru. Kini, hampir semua genset itu tak bisa dioperasikan karena rusak.

Gubernur Riau sendiri bisa dibilang yang paling rakus. Puluhan kilometer jalan yang dibangun PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dari Pelintung ke Dumai diklaimnya didanai oleh APBD.

Ohhh alah, beginilah nasib rakyat Riau, yang terus dibodoh-bodohi oleh orang-orang bodoh dan pintar berlindung di balik Partai Golkar dan para aparat penegak hukum yang rakus!!!

BIARKAN PWI LACURKAN DIRINYA

Zaman boleh berubah. Tapi jangan harapkan PWI bisang mengubah dirinya. Dari dulu, organisasi para wartawan itu tetap saja bertingkah serupa, yakni, menjilat. Tak peduli pantat siapun yang bisa mengucurkan uang, pasti mereka jilat.
Ketika reformasi bergulir dan rezim otoriter almarhum Jenderal Besar Soeharto tumbang, PWI sempat ketakutan. Maklum saja, selama 32 tahun lebih, wartawan-wartawan yang tergabung di PWI sengaja memandulkan dirinya dan mematikan hati nuraninya terhadap semua penderitaan rakyat. Mereka malah asyik 'mencuri' hasil panen rakyat.
Namun, reformasi di tahun 1998 bukanlah gerakan di tahun 1965-66. Reformasi tidak digerakkan orang yang tak berhati nurani. Walau sempat dinodai pemerkosaan pemerkosaan perempuan-perempuang dari etnis Thionghoa, namun reformasi masih terlalu baik dengan membiarkan Golkar hidup. Dan, para penjilat di PWI pun dibiarkan berlindung di balik kebebasan pers. Kalaulah reformasi itu digerakkan orang seperti Soeharto saat menggerakkan pemberantasan PKI, pastilah Golkar akan disamakan dengan PKI, dan PWI pun dibekukan. Mungkin semua kepala anggotanya dipenggal dan dibuang ke sungai.
Sayangnya pergolakan di tahun 1998 itu tak membuat insan pers di PWI bertobat. Seiring dengan perjalanan waktu, mereka bermetamorfosa menjadi sebuah mesin uang. Maklum saja, reformasi gagal menghasilkan struktur pemerintahan yang baik. Kropos dimana-mana. Korupsi merajalela. Hutan dibabat habis. Kondisi ini menyuburkan proses metamorfosa PWI.
Sejak delapan tahun lalu, PWI di Riau telah menjadi tanggungan rakyat. Dana operasional mereka dianggarkan dalam APBD. Belum lagi pembelian rumah yang diambil dari APBD untuk anggota-anggota PWI.
Lebih menyedihkan lagi, PWI malah dijadikan wadah untuk menggerogoti APBD. Buktinya, dana Pekan Olahraga Wartawan Nasional tahun 2005 lalu yang didanai APBD Riau diduga dikorupsi hingga miliaran rupiah.
Kini tanpa malu, PWI sudah berani nyemplung di kawasan politik praktis. Baru-baru ini, Ketua PWI, Tarman Azam, datang ke Pekanbaru untuk menyematkan Pena Emas bagi Rusli Zainal, Gubernur Riau.
Bagi Rusli, anugerah itu disyukurinya dengan memasang baleho sebesar lapangan batminton di pusat-pusat keramaian. Belum lagi iklan ucapan selamat di seluruh media cetak. Ia ingin seluruh warga di Pekanbaru mengetahui dirinya sejajar dengan Anwar Nasution, wartawan senior, penerima pena emas.
Saya sendiri mengaku heran penganugeranan Pena Emas bagi Rusli Zainal. Apa sih yang pernah ditulis mantan bupati Indragiri Hilir itu di media massa. Rasanya, tak pernah sekali pun Rusli Zainal menyumbangkan pemikirannya melalui tulisan.
Senior saya di organisasi kemahasiswaan, yang dulunya abang tingkat Rusli Zainal sewaktu kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Riau, penah bercerita Rusli tak pandai untuk urusan tulis menulis. Dia hanya beruntung dekat dengan Akbar Tanjung, kata seniorku itu.
Beberapa wartawan di Pekanbaru sedikit tersenyum melihat ulah PWI itu. Kalau pada mereka diberi pilihan siapa yang layak dianugerahi Pena Emas, maka jawabannya adalah Chaidir, Ketua DPRD Riau saat ini. Tulisannya sudah sering nongol di berbagai media cetak. Bahkan, beberapa buku sudah dilahirkannya. "Walau tulisannya kebanyakan tak berbobot karena mengisahkan perjalanannya keliling dunia dengan uang rakyat. Tapi jadilah, bila dibandingkan Rusli Zainal yang tak pernah menulis sama sekali," kata rekanku dari Harian Riau Mandiri.
Sejenak aku berpikir, berapa dana yang diterima Tarman Azam dari Rusli Zainal? Kalau soal pena dari emas mungkin sudah disiap Rusli sejak lama. Tapi, penganugrahan itu dipastikan bakal membuat uang mengalir ke kantong Tarman Azam.
Aku yakin, penganugerahan berhubungan dengan Pilkada Riau 2008. Bagi Rusli moment itu bisa dijadikan kesempatan untuk menaikkan citra dirinya. "Yah sudahlah, biar saja orang cari makan," kata Johannes S, salah satu panita penganugerahan Pena Emas itu saat menanyakan alamat seorang anggota PWI yang tidak bekerja media lagi.

K

Siapa Untung di Balik Perpanjangan Masa Bakti KPUD Riau?

Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa bakti anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Riau, dari 30 Mei 2008 sampai akhir November 2008. Artinya, anggota KPUD yang sekarang diperkenankan menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau, September 2008 nanti.
Kebijakan KPU ini membuat banyak pengamat politik di Riau terkejut. Pasalnya, kebijakan itu seolah mementahkan hasil kerja Tim Seleksi Anggota KPUD Riau yang mereka bentuk pertengahan Desember 2007 lalu. Sejauh ini, tim seleksi telah memasuki tahapan seleksi tertulis terhadap semua calon anggota KPUD. Tinggal dua tahapan lagi, yakni uji kelayakan dan kepatutan dan pengesahan dari KPU. Dipastikan, sebelum masa bakti KPUD berakhir, seluruh pekerjaan tim seleksi sudah rampung, kendati harus ditalangi dengan dana mereka sendiri, sebab dana dari APBN selalu seret.
Sejenak saya merenung ada apa di balik perpanjangan masa bakti anggota KPUD yang sekarang? Dan, siapa yang diuntungkan?
Perpanjangan masa bakti KPUD itu pasti mempunyai cerita panjang. Menurut saya, ada permainan di belakangnya.
Ada beberapa indikator yang memaksa terjadinya perpanjangan itu. Pertama, hingga akhir Februari lalu, jadwal pelaksanaan Pilkada Riau yang diklaim KPUD Riau bakal digelar September nanti belum terdaftar di KPU Pusat. Padahal, sudah berkali-kali beberapa anggota KPU Pusat menyatakan ada 12 provinsi yang bakal menggelar Pilkada di tahun ini, tapi dari data mereka, nama Provinsi Riau tak disebut-sebut. Kedua, persiapan pelaksanaan Pilkada Riau selalu molor dan tak becus. Buktinya, pemerintah sengaja menyerahkan data pemilih terlambat ke KPUD, kalau pun telah diserahkan, data itu amburadul... dul... dul! Bayangkan saja, ada satu RT hanya memiliki dua orang pemilih.
Ada dugaan kemoloran dan ketidakbecusan penyusunan data pemilih itu disengaja. Data itu disusun oleh pemerintah yang dipimpin Gubernur Rusli Zainal. Bisa jadi, dia 'mengintruksikan' demikian. Tujuannya, agar data itu dikritik publik dan KPUD pun telah 'dikode' untuk meributkannya.
Pergantian keanggotaan KPUD bagi Rusli Zainal (RZ) sudah pasti tidak diinginkannya. Maklum saja, seluruh anggota KPUD sekarang sudah dipegangnya. Sedangkan, kepengurusan KPUD yang baru nanti, baginya masih di areal abu-abu. Dia pasti tak berani mempertaruhkan keinginannya memperpanjang tampuk kekuasaan di Riau pada kepada anggota KPUD yang baru nanti.
Keinginan ini sejalan dengan kebutuhan anggota KPUD sekarang. Jauh hari sebelum tim seleksi anggota KPUD dibentuk mereka telah mewacanakan perpanjangan masa bakti. Mereka tak menjamin penyelenggaraan Pilkada Riau bakal sukses kalau mereka diganti. Pendapat itu sebetulnya dikarenakan banyaknya dana dari berbagai proyek-proyek penyelenggaraan Pilkada. Sudah cerita usang bila anggota KPUD sering bermain di pengadaan kertas suara, honor petugas lapangan, dan sosialisasi. Belum lagi proyek penerbitan buku. Diperkirakan dana yang mereka butuhkan hampir mencapai Rp15 miliar.
Nah, dari dua hal itu, yang paling mendasar diperpanjangnya masa anggota KPUD Riau adalah ketakutan bila penyelenggaraan Pilkada tidak tepat waktu. Padahal, jauh-jauh hari, DPR dan pemerintah telah mengatakan seluruh pilkada yang dilaksanakan di atas November tahun ini akan ditunda hingga tahun 2010 untuk mensukseskan Pemilu dan Pilpres. Bila ini terjadi, maka pemerintah pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Riau.
Ketakutan penunjukan Pjs ini diperkuat dengan rampungnya revisi UU Pemda yang didalamnya telah ditambahkan pasal yang menyebutkan bahwa apabila kepala daerah ingin maju lagi dalam pilkada, maka ia harus mengundurkan diri 6 lebih cepat dari masa baktinya. Untuk sementara, maka pemerintahan dijalankan oleh Wakil Gubernur. Yang menjadi catatan, wakil gubernur juga harus mundur kalau ia juga maju.
Ketakutan lainnya adalah kesempatan ini bakal dimanfaatkan pusat dengan menunjuk plt gubernur yang mampu memerangi isu otonomi khusus dan isu perjuangan dana bagi hasil yang lebih tinggi. Trik seperti ini telah dilakukan pusat pada dua provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
Jadi, bisa disimpulkan, ada tiga komponen yang menginginkan perpanjangan masa bakti KPUD tersebut, pertama kelompok RZ, anggota KPUD sekarang, dan tokoh tua di Riau yang bermimpi Riau menjadi daerah otonomi khusus.
Ada kemungkinan merekalah yang bersatu lalu 'menjambangi' KPU pusat yang sedang kelaparan karena belum cairnya APBN. Toh bagi anggota KPU Pusat mereka punya wewenang untuk itu. Alasannya sih cukup masuk akal.

KRIS

Hai.......! Aku baru pertama kali main ginian. Coba-coba sih, siapa tahu ada pingin ikut dengan ide-ideku. Mudah-mudahan. Perkenalkan, namaku Krisman Hutagaol. Orang Batak yang hampir tulen. Tidak tulen karena saya besar di perantauan.
Oh, ya... blog ini kuberi nama "Jembatan" karena aku ingin menjadikannya sebagai penghubung "dua daerah" yang terpisah. Apakah itu dua pemikiran atau dua ideologi. Mudah-mudahan, pemikiran-pemikiran saya di blog ini bisa memberikan pencerahan bagi yang membacanya. Trims!