Isjoni Mungkin Seperti Prof Banyu?

Siapa wartawan di Pekanbaru yang tak kenal dengan Prof Isjoni? Maklum saja, sosoknya yang sedikit tambun itu sering memainkan fungsi "trical down effect" kepada banyak wartawan. Pastinya, setiap wartawan yang usai mewawancarai dekan FKIP Universitas Riau itu akan berwajah sumiringah. Tak ayal, wajah dan ucapan Isjoni pun acap kali muncul di koran-koran. Dia bak tokoh yang tak pernah kekeringan wacana.

Kepopuleran Isjoni terasa makin lengkap ketika dia memberanikan diri ikut dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kota Pekanbaru 2011. Kreatifitas tim sukses Isjoni pun patut diacungi jempol. Dalam waktu singkat di awal 2011 ini, wajah Isjoni terpampang hampir di setiap sudut Kota Pekanbaru.

Semua kedai kecil dan menengah yang dulunya tidak berplang, mulai dari Rumbai hingga Panam dan dari Kulim hingga Palas tiba-tiba memiliki plang nama. Plang nama itu memampangkan wajah Isjoni. Belum lagi wajah Isjoni di baleho-baleho yang berukuran menengah hingga raksasa di persimpangan-persimpangan strategis di seantero Kota Bertuah.

Sayangnya, start awal yang mulus itu tidak berakhir manis. Hingga batas akhir, Isjoni gagal menambah tiga kursi di parlemen lagi untuk mendukungnya. Sebelumnya, Isjoni cukup pede karena bisa "membeli" (menurut ketua tim sukses Isjoni) empat kursi di DPRD Pekanbaru milik Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan Rp100 juta. Akibat kegagalan ini, Isjoni sempat diisukan jatuh sakit dan dilarikan ke sebuah rumah sakit di Jakarta.

Kegagalan di Pemilu Kada Pekanbaru rupanya merembet ke lingkungan Universitas Riau. Popularitas Isjoni tiba-tiba ambruk ketika ratusan mahasiswanya dari FKIP Unri berdemo di kampus mereka menuntut gelar profesor Isjoni dicabut. Pasalnya, Isjoni dituduh melakukan plagiat pada buku "Bahana Bahari" yang ditulisnya. Menurut para mahasiswa, buku Isjoni itu copy paste dari buku "Budaya Bahari" yang ditulis Djoko Promono, seorang purnawirawan marinir berpangkat mayor jenderal terbitan Gramedia.

Tuduhan mahasiswa FKIP Unri tadi jelas merupakan pukulan keras kepada Isjoni. Museum Rekor Indonesia (Muri) bahkan mengancam mencabut gelar dosen yang paling produktif menulis buku pada Isjoni. Rektor Unri juga telah memerintahkan Komisi Kehormatan Akademis Unri menyelidiki kebenaran tuduhan itu.

Bagi lingkungan akademis, plagiat merupakan dosa besar. Sudah banyak dosen dan mahasiswa dipecat karena dosa besar ini. Tahun lalu, Prof Anak Agung Banyu Perwita, guru besar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Bandung dipecat tidak terhormat karena menulis opini di harian Jakarta Post yang merupakan karya tulis orang lain.

Ibarat pribahasa yang menyebutkan "kekeringan setahun dihapuskan hujan sehari", demikian juga nasib Banyu. Karir kolumnis handal yang dibangun Banyu selama bertahun-tahun di berbagai media massa ambruk seketika begitu salah satu tulisannya diklaim orang lain.

Universitas tempat dia mengabdi selama ini langsung mengusulkan pencabutan gelar profesornya ke Kementerian Pendidikan Nasional. Bagi Universitas Parahyangan, Banyu bukan lagi "si profesor muda (41 tahun) yang berbakat", tapi tak lebih dari kotoran (baca: taik) yang menempel di muka lembaga pendidikan Khatolik terkemuka di Indonesia itu. Pastinya, harga diri perguruan tinggi ikut terpuruk.

Nah, bagaimana dengan Isjoni? Maukah Universitas Riau mencopotnya sebagai dekan FKIP, mengusulkan pemecatannya dan pencopotan gelar profesornya ke Kementerian Pendidikan Nasional? Pastinya, bila di Unri masih terdapat profesor-profesor yang memiliki rasa malu dan idealis, maka pengusuran Isjoni dari lingkungan Unri harus dilakukan secepatnya tanpa tidak diulur-ulur lagi.

Namun, bila ternyata kalangan guru besar dan rektor Unri berusaha mengambil langkah yang 'mendinginkan' masalah ini, maka bisa dipastikan bahwa orang-orang seperti Isjoni "Sang Plagiator" banyak berkeliaran di Unri. Tak terbayangkan bagaimana nasib Unri yang sedang bergerak ke arah universitas riset ke depan bila diisi para Sang Plagiator. Para sarjana produk Unri pastinya akan lebih dari seorang plagiator, sebab ada pribahasa berbunyi: "Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari". Semoga hal ini tidak terjadi! (krisman)

'Virus' Satu Putaran

Wacana satu putaran yang diusung Lembaga Survei Indonesia pimpinan Denny JA ternyata cukup sukses mengantar pasangan Soesilo Bambang Yoedhoyono dan Boediono menjadi pengumpul suara terbanyak, hingga lebih dari 51 persen, dalam Pemilu Presiden (Pilpres).

Terlepas dari siapa pendana di belakangnya, iklan satu putaran LSI di beberapa media cetak menjadi 'virus akal budi'. Sejak dicetuskan, secara pasti dan sistimatis, virus ini menggerogoti dan menggandakan dirinya dalam alam pikir rakyat Indonesia sehingga terjadi pergeseran paradigma terdahap Pilpres kali ini. Isu penghematan anggaran dan pembangunan berkelanjutan, serta tak mau lagi terbuai dengan janji-janji palsu dan 'memilih kucing dalam karung' menjadi dasar pemikiran dalam menentukan pilihan.

Wacana satu putaran itu makin menyakinkan masyarakat karena didampingi hasil-hasil survei LSI yang menyebutkan pasangan SBY-Boediono masih sangat diminati rakyat. Andaikata wacana itu tidak didampingi hasil survei tadi, tentu 'virus akal budi' akan lebih dihujat daripada dipahami. Pastinya, pemahaman akan virus itu telah menggiring orang untuk memilih pasangan SBY-Boediono.

Kalau mau jujur, peluang terjadinya dua putaran dalam Pilpres 2009 sangat memungkinkan. Beberapa pengamat pernah menilai koalisi partai-partai pendukung SBY-Boediono sangat rentan. Kesepakatan hanya terjadi di aras atas, tidak di kelompok massa pendukung parpol.
Artinya, walau petinggi partai mendukung SBY, namun pendukung parpol kemungkinan mendukung dua pasangan lain.

Awalnya, pada putaran pertama SBY-Boediono akan unggul. Tapi tidak lebih dari 50 persen. Nah, pada putaran kedua, siapa pun yang kalah dari pasangan Mega-Prabowo atau JK-Wiranto, mereka akan mendukung pasangan yang maju diputaran kedua menghadapi SBY-Boediono.
Sayangnya, konsentrasi tim sukses dua pasangan lain langsung buyar ketika 'virus akal budi' satu putaran muncul. Ironisnya, mereka malah membalas secara emosional, sehingga tak sadar bila keemosiannya, kebiasaan mereka yang seharusnya ditutup rapat terintip oleh masyarakat secara gamblang. Misalnya, cara mereka saat menghujat perlakuan SARA yang dilakuan tim sukses SBY-Boediono.

Lebih parahnya lagi, dalam debat-debat yang ditayangkan televisi, dua capres lainnya seakan tak sebanding dengan SBY. Mereka tak mampu menyampaikan program yang rasional. Kritik JK pada SBY soal Indomie dan iklan satu putaran hanya menghasilkan gelak tawa penonton televisi saja. Padahal, tertawaan itu adalah bukti ketidakmampuan tim sukses JK dalam mengusung jargon-jargon politik.

Dalam keadaan seperti itu, 'virus akal budi' satu putaran bekerja secara subur dalam pikiran masyarakat. Hasilnya, SBY-Boediono muncul sebagai pemenang tanpa mampu dibendung, hanya dalam satu putaran. (krisman)

Selamat Ulang Tahun Kotaku

Tak lama lagi, usia Kota Pekanbaru genap 225 tahun. Dalam rentang perjalanannya, Pekanbaru melalui berbagai zaman, mulai dari zaman kejayaan Kesultanan Siak, penjajahan Belanda dan Jepang, kemerdekaan, pemberontakan semesta PRRI, hingga reformasi sekarang ini.

Awalnya, Kesultanan Siak mendirikan Pekanbaru sebagai bandar penampungan hasil-hasil bumi dari hulu Sungai Siak dan sungai Kampar Kiri. Wilayahnya pun hanya terbatas pada bibir pantai di sekitar Pasar Bawah dan Pelita Pantai saat ini.

Selama zaman penjajahan, Pekanbaru tidak berkembang. Oleh Kesultanan Siak, Pekanbaru hanya dijadikan penopang saja.

Lompatan besar Pekanbaru terjadi ketika Kaharuddin Nasution menjadikannya sebagai markas utama TNI untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera Bagian Tengah. Usai menumpas PRRI/Permesta, Kaharuddin pun dipercaya Soekarno menjadi Gubernur Riau kedua, mengantikan MS Amin.

Langkah pertama yang dilakukan Kaharuddin ketika itu adalah memindahkan ibukota Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Lalu, meletakkan dasar-dasar Kota Pekanbaru seperti sekarang ini. Ia membangun beberapa ruas jalan dengan jalur ganda, seperti Gajah Mada, Diponegoro, dan Jalan Jenderal Sudirman. Sejak itulah Pekanbaru berkembang, walau agak lambat.

Di era reformasi, perkembangan Pekanbaru cukup pesat. Pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel berdiri dimana-mana. Pusat-pusat bisnis dan perumahan hampir ada di tiap pelosok. Hal ini dimungkinkan karena diberlakukannya sistem otonomi daerah.

Kini, Pekanbaru menjadi salah satu kota besar di Indonesia dengan penduduk hampir 1 juta jiwa (di siang hari). Sebagian besar diantaranya, sekitar 85 persen, adalah kaum pendatang yang terdiri dari orang-orang Minangkabau, Tionghoa, Jawa, Batak, dan lain sebagainya.
Kendati sebagai pendatang, namun mereka bahu-membahu membangun Pekanbaru yang dijuluki Kota Bertuah ini.

Kebersamaan warga menjadi modal utama pembangunan Pekanbaru. Pertikaian antaretnis hampir tak pernah terdengar terjadi di Pekanbaru. Sayang belakangan ini, kebersamaan antaretnis itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Organisasi-organisasi etnis mengeluhkan sedikitnya kesempatan warga mereka berkarya di pemerintahan.

Di sisi lain, peran tokoh-tokoh adat dari tiap etnis mulai digantikan tokoh-tokoh berdasarkan tempat tinggal. Sedihnya lagi, pembangunan kebudayaan yang dilakukan pemerintah masih terpusat pada etnis tertentu saja. Akibatnya, rasa kepemilikian warga pada Kota Pekanbaru pun mulai hilang.

Bila tak diantisiapasi dengan cepat, maka semua itu menjadi bom waktu bagi Pekanbaru. Pemko Pekanbaru harus mengembalikan rasa memiliki warga. Contohnya, dalam perayaan Hari Jadi ke-225 nanti, Pemko harus menampilkan adat-istiadat tiap etnis warganya dalam Pawai Budaya. Dengan demikian, semua warga Pekanbaru pun akan mengucapkan: "Selamat Ulang Tahun Kotaku". (krisman)

Saatnya Belajar Berhemat

Kabar pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Riau, baik dari Minyak dan Gas (Migas) maupun dari pajak, pasti menyentakkan mereka yang selama ini tergantung pada APBD Riau. Mulai dari pejabat yang jadi makelar proyek, para anggota dewan, pengusaha, serta ketua-ketua ormas yang selama ini menerima dana ormas.

Maklum saja, perencanaan penerimaan Riau di tahun ini ternyata meleset. Jumlahnya, hampir Rp1 triliun. Kata Menteri Keuangan RI, penurunan itu disebabkan turunnya harga minyak mentah di pasaran dunia. Semula, dalam penyusunan APBN, harga minyak dunia diasumsikan US$ 80. Tapi, sejak Desember lalu, harga minyak terus merosot hingga di bawah US$ 40. Akibatnya, pendapatan nasional turun, demikian juga dengan pembagiannya ke daerah-daerah penghasil migas, Riau misalnya.

Hilangnya penerimaan Rp1 triliun bagi Riau, jelas sangat berdampak besar. Pasalnya, total pendapatan dalam APBD Riau tahun hanya Rp3,66 triliun lebih sedikit. Artinya, pemotongan DBH itu sama dengan hilangnya hampir 35 persen dari rencana pendapatan.

Menyikapi penurunan DBH ini, Gubernur Riau, Rusli Zainal, seolah pasrah. Ia hanya bisa mengajukan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) secepatnya ke DPRD Riau. Melalui pembahasan RAPBD-P akan disesuaikan lagi semua pembelanjaan Pemprov Riau di tahun ini agar selaras dengan pendapatan riil. Artinya, akan ada proyek-proyek yang dihapus. Atau, volumenya dikurangi.

Semua orang yang tergantung dengan APBD Riau kini sedang menebak-nebak mata anggaran mana saja yang bakal disesuaikan. Pastinya, mereka tak mau pos-pos pembiayaan yang selama ini menjadi 'mata pencarian' mereka masuk dalam daftar mata anggaran yang disesuaikan. Bisa jadi, kini mereka sedang melobi-lobi pejabat sipenyusun RAPBD-P.

Bila diperhatikan dari struktur anggaran, yang terdiri dari belanja rutin dan belanja kegiatan, maka belanja rutin sulit disesuaikan. Maklum saja, sebagaian besar dari belanja rutin ini adalah dana untuk kesejahteraan pejabat dan PNS, termasuk juga wakil rakyat. Sebagian lagi, untuk biaya operasional pemerintahan. Biasanya, biaya ini didasarkan pada berbagai peraturan.

Dengan demikian, besar kemungkinan, anggaran yang paling banyak disesuaikan adalah belanja kegiatan alias proyek untuk pembangunan. Kalau sudah begini, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Sebab, beberapa proyek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bakal dihilangkan atau ditunda. Padahal, proyek itu telah lama dinanti-nantikan. Bukan tak mungkin, pengurangan DBH itu juga mengancam ikut proyek-proyek untuk kesuksesan PON.

Melihat ancaman yang besar ini, maka sewajarnya semua pejabat dan wakil rakyat di Riau merasa iba dan mau berhemat. Hal ini sebagai bentuk perhatian mereka pada terpangkasnya proyek-proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Sikap hemat ini bisa dimulai dengan mengusulkan harga yang realistis pada anggaran pengadaan peralatan kantor serta biaya perjalanan. Maklum saja, selama ini, kedua anggaran ini menjadi 'mata pencarian' sampingan para pejabat di Riau. Kemudian, menggunakan inventaris dengan sebaik mungkin agar umurnya bertahan lebih lama.

Bila perlu, untuk tahun ini, Bagian Perlengkapan Pemprov Riau tak lagi membeli mobil dinas. Para pejabat di satker-satker baru toh masih bisa memakai mobil dinas yang telah ada selama ini.

Pengetatan ikat pinggang juga harus diikuti anggota DPRD Riau. Mereka tak perlu lagi bermimpi mendapatkan dana Rp1 miliar di tahun ini. Dana yang menurut mereka akan diberikan kepada masyarakat itu harus mereka relakan dicoret dari APBD-P nanti. Dengan catatan, dana itu dialihkan kepada proyek-proyek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sikap hemat juga tak harus dilakukan dengan pengguntingan anggaran. Tapi juga dengan pemakaian fasilitas yang ada. Tenaga kerja yang kebanyakan di sebuah satker harus dimutasi ke unit-unit yang kekuarangan. Agar tidak lagi ditemukan PNS yang kebanyakan main game di kantor. Penggunaan listrik dan air juga harus dihemat.

Bila sikap ini segera dimulai, maka bisa dikatakan pemotongan DBH tahun ini juga membawa dampak positif bagi seluruh pemerintahan di Riau, yakni, munculnya perasaan senasib dengan rakyat dan mau berhemat. Semoga. (krisman)

Mereka Juga Rakyat Lho!

Dari namanya saja, Dana Kesejahteraan Rakyat atau kerennya disingkat dengan Dana Kesra seharus diperuntukkan bagi rakyat. Itu pun masih dipilah lagi, rakyat mana yang berhak menerimanya. Tak semua rakyat bisa menikmati dana tersebut. Hanya rakyat miskinlah yang menerimanya.

Tapi di Riau, dana Kesra bukan milik rakyat miskin. Penyalurannya juga tidak melalui Dinas Sosial. Dana yang dalam APBD Riau berada di pos bantuan gubernur itu disalurkan melalui 'tangan-tangan' anggota DPRD Riau. Tahun ini, tiap anggota dewan diberi jatah menyalurkan dana Kesra sebesar Rp1 miliar. Bila ditotal, jumlahnya mencapai Rp55 miliar.

Kebiasaan ini bukan tahun ini saja. Tapi sudah berlangsung cukup lama. Angkanya pun bervariasi. Tahun lalu, angkanya Rp750 juta per anggota dewan. Konon di tahun 2005 dan 2006, angkanya adalah Rp450 juta dan Rp500 juta per anggota dewan.

Dalam APBD, dituliskan mata anggarannya dengan nama bantuan keuangan gubernur Riau kepada kelompok-kelompok masyarakat. Namun, dalam pencairan dana itu langsung dilakukan oleh si anggota dewan yang merekomendasikan kelompok masyarakat tersebut.

Sulit diketahui apakah dana itu benar-benar diterima masyarakat atau malah nyangkut di saku si anggota dewan. Kalau pun laporannya ada di Bagian Keuangan Pemprov Riau, pastinya laporan itu dibuat sendiri oleh si anggota dewan tadi. Maklum saja, sebagaian besar nama ormas yang menerima dana tersebut selama ini tidak dikenal karena tidak pernah aktif. Hebatnya lagi, para anggota dewan tadi duduk sebagai pucuk pimpinan di ormas tersebut. Baik sebagai ketua atau duduk di dewan penasehat.

Lebih ironis lagi, sebagaian besar dana itu disalurkan pada pembangunan rumah ibadah. Tapi tak jarang terdengar keluhan pengurus rumah ibadah akan sulitnya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Banyak juga mengaku menerima dana bantuan tapi tidak utuh. Bayangkan, untuk urusan Tuhan saja para anggota dewan saat ini menjadi 'calo'.

Kalau mau jujur, pencantuman dana Kesra melalui tangan-tangan anggota dewan pasti sarat dengan muatan politis. Bisa dikatakan, dana tersebut adalah 'sogokan' Gubernur Riau kepada setiap anggota DPRD Riau dalam kurun waktu setahun. Besar-kecilnya 'sogokan' itu tergantung suasana politik di tahun yang berjalan.

Contohnya, bila tahun lalu angkanya naik dari Rp500 juta menjadi Rp750 juta dikarenakan di tahun itu, Gubernur Riau akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode pertama kali. Bahkan, ia berencana naik lagi.

Bisa dibayangkan tanpa adanya 'uang sogokan' dengan bungkusan dana Kesra tersebut, semua wakil rakyat bakal berteriak-teriak. Maklum saja, anggota dewan di DPRD Riau saat ini kebanyakan orang-orang keras kepala tapi bodoh. Tanpa didukung data kuat, mereka sering berteriak tentang kejelekan pemerintah daerah. Sering kali pendapat mereka tak masuk akal. Misalnya, mereka berteriak-teriak soal krisis listrik tanpa tahu sistem dan tata kelistrikan di negara ini.

Jadi besar kemungkinan, ketakutan akan serangan membabi-buta para anggota dewan itulah yang membuat Rusli Zainal menaikkan dana Kesra di tahun 2008 lalu hingga 50 persen dari tahun 2007. Kalau tidak dinaikkan, maka semua wajah surat kabar di Riau bakal diisi prestasi buruk dan obrolan miring yang tak masuk akan para anggota dewan terhadap Rusli Zainal. Atau, mereka nekad membuat media sendiri hanya untuk menyerang Rusli Zainal.

Di tahun ini, dana itu naik lagi menjadi Rp1 miliar. Kenaikan ini jelas bukan karena ketakutan RZ. Sebab, ia telah selamat menjadi Gubernur Riau hingga 2013 nanti. Kenaikan itu adalah permintaan semua anggota dewan yang di tahun ini akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka butuh dana besar untuk merayu rakyat agar kembali memilih mereka.

Maka, tak perlu heran bila semua anggota dewan berteriak tidak setuju ketika mendengar wacana dana Kesra di tahun ini dipotong menjadi Rp300 juta per anggota dewan. Mereka mengancam menginterplasi Rusli Zainal. Alasan mereka, dana sebesar Rp1 miliar tersebut sudah ada peruntukkannya. Mereka tak mau dituduh tidak adil oleh masyarakat.

Ada juga sih yang berlaku seperti pahlawan kesiangan. Mereka ini memprotes pemotongan itu bukan karena besarnya dana. Tapi, karena telah terjadi pelanggaran kesepakatan ketika penyusunan RAPBD 2009. Intinya, mereka merasa dilecehkan.

Bagi saya, protes anggota dewan itu mirip seperti anak kecil yang jatah uang jajannya disunat oleh orang tuanya. Padahal, si anak tak tahu bahwa pemotongan uang jajan itu karena adanya keperluan rumah tangga lain yang mendesak.

Sejatinya, pengurangan bantuan Kesra dari pos bantuan gubernur adalah hak gubernur. Namanya saja bantuan gubernur. Namun, karena bantuan itu tercantum di dalam APBD, maka perlu pembicaraan lebih lanjut dengan legislatif, selaku lembaga yang mengesahkannya.

Saya sendiri tak sepakat dengan bantuan itu. Kalau pun ada, maka penyalurannya diserahkan kepada lembaga terkait, yakni; Dinas Sosial. Sebab, dinas inilah yang mengetahui kelompok masyarakat mana yang pantas menerimanya, bukan anggota DPRD.

Itulah Riau! Apa yang tak bisa dibuat di Riau ini? Para pejabatnya sering mencari celah untuk menganggarkan hal-hal yang tak masuk akal. Parahnya lagi, kebobrokan diaminkan wakil rakyatnya sembari ikut-ikutan menggerogoti APBD.

Tapi yah sudah, namanya juga orang mencari makan. Jangan diganggu dong. Toh bantuan Kesra itu mengalir juga untuk rakyat. Siapa bilang anggota DPRD Riau itu bukan rakyat Riau?

Daripada tidak Sadar Sama Sekali!

Pemilihan judul di atas mengandung dua makna sekaligus. Ungkapan kekesalan dan syukur. Kesal, karena pada waktu lalu ada ketidaksadaran. Syukur, karena kesadaraan saat ini menerbitkan harapan akan lebih baik di masa depan.

Kedua ungkapan itu mungkin pantas diberikan pada Pemprov Riau yang kini sedang giat keliling ke kabupaten dan kota dalam menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD. Program pembangunan dalam RPJMD bakal menjadi patokan Pemprov Riau dalam menjalankan pembangunan dari tahun 2009 sampai 2013 mendatang.

Di Riau, istilah RPJMD mungkin masih baru. Tak satu pun pemerintah daerah di Riau ini pernah menyusunnya. Padahal, di daerah-daerah lain, terutama di pulau Jawa, RPJMD sudah jadi barang usang. Bahkan, beberapa pemerintah daerah di Jawa sudah menyusun RPJPD alias Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang jangka waktunya 20 tahun.

Herannya, penyusunan RPJMD di Riau dilakukan Gubernur Rusli Zainal. Padahal, dia telah memerintah Riau sejak tahun 2003 lalu. Lantas, apa yang membuat RZ, sebutlah begitu namanya, kepincut menyusun RPJMD. Apakah, dia ingin selevel dengan Saleh Djasit yang sukses menyusun Visi Riau 2020. Terserahlah! Apa pun alasannya, dengan niatnya menyusun RPJMD Riau, RZ menunjukkan dia telah sadar.

Dalam penyusunan RPJMD pertama kali ini, Emrizal Pakis menjadi orang yang paling sibuk. Maklum, dia diberi posisi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau. Dengan menyebut gubernur adalah perpanjangan tangan pusat, Emrizal mendatangi ke kantor bupati dan walikota se-Riau. Ia muncul seperti sinterklas yang membagi-bagikan hadiah. Hanya saja, hadiah berupa uang itu akan dikucurkan bila pemerintah kabupaten/kota mau sejalan dengan Pemprov Riau.

Seperti anak yang rindu pada ayahnya, para bupati dan walikota pun langsung 'merengek-rengek' di hadapan Emrizal Pakis sambil memasarkan rencana kerjanya. Harapannya jelas, proyek-proyek itu dibantu oleh Pemprov Riau. Walau pun dengan sistem sharring budget.

Tapi Emrizal Pakis tak datang dengan kepala kosong. Ia menekankan bahwa RPJMD tersebut diarahkan untuk menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 nanti. Dimana, Riau ditunjuk sebagai tuan rumahnya. Bila ditarik-tarik, momentum PON mempunyai banyak cabang. Misalnya, ketersediaan sarana olahraga dan perumahan atlet, penyediaan tenaga listrik dan air, penyediaan sarana pendukung seperti jembatan dan jalan menuju tempat pertandingan, serta menyediakan sarana wisata agar jangan ada atlet bunuh diri karena gagal. Pokoknya, banyak lagi.

Dari berbagai cabang-cabang itu. Berbagai permasalahan di Riau bakal terjawab. Misalnya, krisis tenaga listrik selama ini akan teratasi karena pelaksanaan PON. Lalu, ketiadaan perumahan layak bagi rakyat miskin ikut-ikutan dibahas sering dengan penyediaan perumahan atlet. Lebih hebat lagi, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya pun ikut-ikutan mencanangkan bahwa di tahun 2012 dijadikan sebagai tahun kunjungan wisata Riau.

Mimpi besar sewaktu era Saleh Djasit pun bakal terwujud dengan pelaksanaan PON, yakni Jalan Tol Dumai-Pekanbaru. Dengan alasan PON juga, Pemko Pekanbaru bergegas bersolek, sarana transportasi umum yang selama ini diabaikan mulai dibenahi. Dua jembatan yang melintang di Sungai Siak mulai dikerjakan. Pokoknya, PON membawa perubahan besar bagi Riau.

Lantas dari mana dananya? Bukan RZ namanya bila tak punya jawaban. Berbagai jurus dimainkannya untuk mendatangkan dana. Mulai jurus rengekan si anak tiri ke pusat hingga jurus sharring budget dengan pemerintah daerah. Dari jurus rengekan si anak tiri RZ ke Jusuf Kalla, paling tidak Rp12 triliun dari pusat akan mengucur ke Riau hingga tahun 2010 nanti. Jumlah itu, akan bertambah besar bila dana sharring budget juga ikut hitung.

Dari semua itu, jelaslah bahwa RZ ingin memaksimalkan potensi tuan rumah PON XVIII 2012 bagi kemajuan Riau. Ini patut disyukuri karena dia telah sadar. Semua rencana itu seakan berbanding terbalik bila melihat prestasi RZ sewaktu berdampingan Wan Abubakar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau. Hampir tak ada prestasi yang membanggakan mereka di zaman itu.

Kendati menyadari dirinya sebagai perpanjangan pusat di daerah, namun RZ seolah tak bertaji mengajak bupati dan walikota sejalan dengannya. RZ tak mampu menjadi koordinator terhadap gerak roda pembangunan di Riau. Bahkan, ada seorang bupati yang tak pernah bosan menentangnya. Maklum saja, saat itu, dari segi usia, RZ masih terlalu hijau dibandingkan para bupati dan walikota di Riau.

Namun ketidakmampuan RZ kala itu disebabkan caranya menduduki kursi gubernur masih sama dengan caranya sewaktu menduduki kursi Bupati Indragiri Hilir. Ia tak paham bahwa wilayah kerja seorang gubernur adalah abu-abu yang tak punya wilayah untuk diperlakukan sesuka hati.

Dengan pemahaman seperti ini, RZ menelurkan proyek-proyek gila-gilaan dengan bungkusan K2I (Kemiskinan, Kebodohan, dan Infrastruktur). Bodohnya lagi, semua anggota DPRD kala itu menyetujuinya tanpa mengetahui bahwa bupati dan walikota tak sanggup menyediakan lahan bagi proyek-proyek tersebut.

Alhasil, megaproyek yang didegungkan bakal mendongkrak kemajuan Riau terbengkalai. Bahkan, hingga habis masa pekerjaannya, Desember 2008, tak satu proyek tersebut bisa dinikmati masyarakat. Sebaliknya, masalah baru akibat proyek itu bermunculan ke permukaan. Dugaan praktek monopoli, korupsi, nepotisme, hingga pencaplokan anggaran berseleweran di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tingkat bupati dan walikota, ketiadaan fungsi koordinator roda pembangunan, membuat mereka menggila dalam membangun. Bukan karena kepintarannya, tapi karena kebodohannya.

Bayangkan saja, hampir semua kepala daerah membangun lapangan terbang tanpa tahu apakah akan ada pesawat yang mendarat. Akibatnya, lapangan terbang itu kini menjadi tempat penggembalaan ternak.

Banyak juga kepala daerah membangun gedung rumah sakit nan mewah plus peralatan medisnya, tanpa tahu apakah ada tenaga medis yang mau bertugas di sana atau apakah ada masyarakatnya berobat ke sana.

Hebatnya lagi, ada kepala daerah bodoh yang membangun pelabuhan komersial bertaraf internasional di muara sungai. Akibatnya, pelabuhan itu tak bisa difungsikan. Dalam beberapa ujicoba, kapal tak bisa merapat ke pelabuhan itu karena dangkalnya perairan di sekitar pelabuhan tersebut.

Data di atas pasti lebih banyak lagi bila diikutkan dengan pembangunan berbagai pembangkit listrik yang gagal, pembangunan sarana pertanian yang tak jelas nasibnya, dan banyak lagi.

Disadari atau tidak, RZ punya andil yang tak sedikit dari semua kebodohan para kepala daerah tadi. RZ bersalah karena tak memainkan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pusat. Kegagapannya sebagai gubernur membuat para bupati dan walikota berbuat sesuka hatinya.

Mudah-mudahan, pada periode kedua ini, RZ tak gugup lagi. Seperti kata kawan saya, kegagalan bisa juga disebabkan nasib sial kawan di samping. Nah, kini RZ didampingi HR Mambang Mit. Apakah RZ akan dirundung kegagalan karena nasib sial Mambang? Mari kita saksikan! (krisman)

Anak Tiri atau Anak Kesayangan

Hampir setiap awal tahun, ketika APBN telah disahkan, tokoh-tokoh Riau selalu berkoar bahwa pemerintah pusat menganaktirikan Riau. Kecilnya dana dalam Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi sorotan, belum lagi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang tak pernah cukup.

Tak pelak, provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun acap kali dijadikan perbandingan soal besarnya kucuran dana pusat ke Riau. Kedua provinsi itu disebut-sebut adalah anak kandung pusat karena memperoleh dana. Sedangkan Riau yang sejak tahun 1950-an menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dianaktirikan.

Teriakan dikotomi anak tiri dan anak kandung dari tokoh-tokoh Riau tersebut mungkin cukup manjur bila diutarakan di awal-awal reformasi dulu. Kala itu, Riau sempat menyontakkan pusat dengan kumandang Riau Merdeka-nya Tabrani Rab dkk. Disusul lagi aksi-aksi demonstrasi masyarakat Riau menuntut pembagian lebih besar terhadap hasil minyak dan gas. Bahkan, PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) berulang kali dihantam gelombang demonstrasi. Jelaslah, reformasi telah menyulap masyarakat Riau sebagai pemberani untuk melawan penindasan selama era Orde Baru.

Berkat semua gebrakan di era Saleh Djasit, sewaktu menjadi Gubernur Riau, secara berangsur-angsur pusat mulai menggelontorkan dana yang besar ke Riau. Tahun ini saja, anggaran dari seluruh pemerintah daerah di Riau sudah mencapai hampir Rp37 triliun. Bahkan, pernah menembus angka Rp40 triliun. Jumlah itu pasti bertambah besar bila proyek-proyek pusat di Riau juga dihitung.

Tapi teriakan anak tiri itu belum juga reda di Riau. Seperti rengekan anak kecil kepada orangtuanya yang melihat saudaranya mendapatkan uang jajan lebih besar. Tingginya angka penduduk miskin dan prospek pengembangan wilayah dijadikan alasan meminta dana lebih besar lagi.

Sayangnya, kendati anggaran yang dikucurkan cukup besar, namun angka kemiskinan di Riau seolah tertahan. Untuk kasus ini, para kepala daerah di Riau seolah sepakat menuduh tingginya angka pendatang sebagai penyebabnya. Intinya, kemiskinan di Riau merupakan hasil 'import' dari daerah tetangganya.

Namun, jawaban para kepala daerah di Riau tadi seakan terbantahkan bila melihat letak kantong-kantong kemiskinan di Riau. Umumnya, kantong kemiskinan itu berada di perkampungan masyarakat tempatan. Sebaliknya, kampung-kampung para pendatang kini menjadi perkampungan orang kaya. Banyak perkampungan baru yang belum dialiri listrik di Riau ditongkrongi mobil-mobil mewah.

Tahun ini, tokoh-tokoh Riau pun merengek lagi. Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dijadikan alasan untuk meminta jatah dana yang lebih besar lagi. Riau masih membutuhkan banyak prasarana untuk menyukseskan even olahraga yang sejak penyelenggaraannya diberikan pada daerah dijadikan ajang korupsi berjamaah oleh pemerintah daerahnya.

Mendengar engekan itu, pusat pun bergegas meluncurkan berbagai programnya di Riau. Tak tanggung-tanggung, Rp12 trilun ditambahkan ke Riau hingga tahun 2010 nanti. Dana itu dikucurkan dalam berbagai proyek, mulai dari pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru hingga pembangunan berbagai pembangkit listrik.

Teriakan itu masih juga terdengar ketika pusat tidak mengikutkan Riau sebagai salah satu dari 16 provinsi yang dijajakan kepada investor dari negara-negara Timur Tengah baru-baru ini. Riau yang mengklaim dirinya sebagai daerah paling banyak peluang investasinya merasa dianaktirikan lagi. Belakangan diketahui, pusat tak mengikutkan Riau, karena menilai Riau telah cukup mandiri untuk mempromosikan dirinya sendiri. Pasalnya, Riau telah menggelar dua kali ajang pekan investasi yang menghadirkan investor dari berbagai negara. Walau pun kedua iven promosi investasi tak menelurkan satupun kegiatan investasi.

Melihat perlakuan pusat terhadap Riau selama ini, maka masih pantaskah Riau merengek-rengek dan mengaku sebagai anak tiri lagi? Rasanya ungkapan itu seperti jauh panggang dari api. Pusat bahkan sudah sangat memanjakan Riau. Tak hanya dengan mengucurkan anggaran yang berlebihan, pusat juga memanjakan Riau dengan sikap setengah hati terhadap berbagai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat penting di Riau. Jadi, Riau lebih cocok disebut sebagai anak kesayangan pusat. (krisman)