K

Siapa Untung di Balik Perpanjangan Masa Bakti KPUD Riau?

Baru-baru ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang masa bakti anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Riau, dari 30 Mei 2008 sampai akhir November 2008. Artinya, anggota KPUD yang sekarang diperkenankan menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Riau, September 2008 nanti.
Kebijakan KPU ini membuat banyak pengamat politik di Riau terkejut. Pasalnya, kebijakan itu seolah mementahkan hasil kerja Tim Seleksi Anggota KPUD Riau yang mereka bentuk pertengahan Desember 2007 lalu. Sejauh ini, tim seleksi telah memasuki tahapan seleksi tertulis terhadap semua calon anggota KPUD. Tinggal dua tahapan lagi, yakni uji kelayakan dan kepatutan dan pengesahan dari KPU. Dipastikan, sebelum masa bakti KPUD berakhir, seluruh pekerjaan tim seleksi sudah rampung, kendati harus ditalangi dengan dana mereka sendiri, sebab dana dari APBN selalu seret.
Sejenak saya merenung ada apa di balik perpanjangan masa bakti anggota KPUD yang sekarang? Dan, siapa yang diuntungkan?
Perpanjangan masa bakti KPUD itu pasti mempunyai cerita panjang. Menurut saya, ada permainan di belakangnya.
Ada beberapa indikator yang memaksa terjadinya perpanjangan itu. Pertama, hingga akhir Februari lalu, jadwal pelaksanaan Pilkada Riau yang diklaim KPUD Riau bakal digelar September nanti belum terdaftar di KPU Pusat. Padahal, sudah berkali-kali beberapa anggota KPU Pusat menyatakan ada 12 provinsi yang bakal menggelar Pilkada di tahun ini, tapi dari data mereka, nama Provinsi Riau tak disebut-sebut. Kedua, persiapan pelaksanaan Pilkada Riau selalu molor dan tak becus. Buktinya, pemerintah sengaja menyerahkan data pemilih terlambat ke KPUD, kalau pun telah diserahkan, data itu amburadul... dul... dul! Bayangkan saja, ada satu RT hanya memiliki dua orang pemilih.
Ada dugaan kemoloran dan ketidakbecusan penyusunan data pemilih itu disengaja. Data itu disusun oleh pemerintah yang dipimpin Gubernur Rusli Zainal. Bisa jadi, dia 'mengintruksikan' demikian. Tujuannya, agar data itu dikritik publik dan KPUD pun telah 'dikode' untuk meributkannya.
Pergantian keanggotaan KPUD bagi Rusli Zainal (RZ) sudah pasti tidak diinginkannya. Maklum saja, seluruh anggota KPUD sekarang sudah dipegangnya. Sedangkan, kepengurusan KPUD yang baru nanti, baginya masih di areal abu-abu. Dia pasti tak berani mempertaruhkan keinginannya memperpanjang tampuk kekuasaan di Riau pada kepada anggota KPUD yang baru nanti.
Keinginan ini sejalan dengan kebutuhan anggota KPUD sekarang. Jauh hari sebelum tim seleksi anggota KPUD dibentuk mereka telah mewacanakan perpanjangan masa bakti. Mereka tak menjamin penyelenggaraan Pilkada Riau bakal sukses kalau mereka diganti. Pendapat itu sebetulnya dikarenakan banyaknya dana dari berbagai proyek-proyek penyelenggaraan Pilkada. Sudah cerita usang bila anggota KPUD sering bermain di pengadaan kertas suara, honor petugas lapangan, dan sosialisasi. Belum lagi proyek penerbitan buku. Diperkirakan dana yang mereka butuhkan hampir mencapai Rp15 miliar.
Nah, dari dua hal itu, yang paling mendasar diperpanjangnya masa anggota KPUD Riau adalah ketakutan bila penyelenggaraan Pilkada tidak tepat waktu. Padahal, jauh-jauh hari, DPR dan pemerintah telah mengatakan seluruh pilkada yang dilaksanakan di atas November tahun ini akan ditunda hingga tahun 2010 untuk mensukseskan Pemilu dan Pilpres. Bila ini terjadi, maka pemerintah pusat akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur di Riau.
Ketakutan penunjukan Pjs ini diperkuat dengan rampungnya revisi UU Pemda yang didalamnya telah ditambahkan pasal yang menyebutkan bahwa apabila kepala daerah ingin maju lagi dalam pilkada, maka ia harus mengundurkan diri 6 lebih cepat dari masa baktinya. Untuk sementara, maka pemerintahan dijalankan oleh Wakil Gubernur. Yang menjadi catatan, wakil gubernur juga harus mundur kalau ia juga maju.
Ketakutan lainnya adalah kesempatan ini bakal dimanfaatkan pusat dengan menunjuk plt gubernur yang mampu memerangi isu otonomi khusus dan isu perjuangan dana bagi hasil yang lebih tinggi. Trik seperti ini telah dilakukan pusat pada dua provinsi, yakni Sulawesi Selatan dan Maluku Utara.
Jadi, bisa disimpulkan, ada tiga komponen yang menginginkan perpanjangan masa bakti KPUD tersebut, pertama kelompok RZ, anggota KPUD sekarang, dan tokoh tua di Riau yang bermimpi Riau menjadi daerah otonomi khusus.
Ada kemungkinan merekalah yang bersatu lalu 'menjambangi' KPU pusat yang sedang kelaparan karena belum cairnya APBN. Toh bagi anggota KPU Pusat mereka punya wewenang untuk itu. Alasannya sih cukup masuk akal.

KRIS