Mereka Juga Rakyat Lho!

Dari namanya saja, Dana Kesejahteraan Rakyat atau kerennya disingkat dengan Dana Kesra seharus diperuntukkan bagi rakyat. Itu pun masih dipilah lagi, rakyat mana yang berhak menerimanya. Tak semua rakyat bisa menikmati dana tersebut. Hanya rakyat miskinlah yang menerimanya.

Tapi di Riau, dana Kesra bukan milik rakyat miskin. Penyalurannya juga tidak melalui Dinas Sosial. Dana yang dalam APBD Riau berada di pos bantuan gubernur itu disalurkan melalui 'tangan-tangan' anggota DPRD Riau. Tahun ini, tiap anggota dewan diberi jatah menyalurkan dana Kesra sebesar Rp1 miliar. Bila ditotal, jumlahnya mencapai Rp55 miliar.

Kebiasaan ini bukan tahun ini saja. Tapi sudah berlangsung cukup lama. Angkanya pun bervariasi. Tahun lalu, angkanya Rp750 juta per anggota dewan. Konon di tahun 2005 dan 2006, angkanya adalah Rp450 juta dan Rp500 juta per anggota dewan.

Dalam APBD, dituliskan mata anggarannya dengan nama bantuan keuangan gubernur Riau kepada kelompok-kelompok masyarakat. Namun, dalam pencairan dana itu langsung dilakukan oleh si anggota dewan yang merekomendasikan kelompok masyarakat tersebut.

Sulit diketahui apakah dana itu benar-benar diterima masyarakat atau malah nyangkut di saku si anggota dewan. Kalau pun laporannya ada di Bagian Keuangan Pemprov Riau, pastinya laporan itu dibuat sendiri oleh si anggota dewan tadi. Maklum saja, sebagaian besar nama ormas yang menerima dana tersebut selama ini tidak dikenal karena tidak pernah aktif. Hebatnya lagi, para anggota dewan tadi duduk sebagai pucuk pimpinan di ormas tersebut. Baik sebagai ketua atau duduk di dewan penasehat.

Lebih ironis lagi, sebagaian besar dana itu disalurkan pada pembangunan rumah ibadah. Tapi tak jarang terdengar keluhan pengurus rumah ibadah akan sulitnya mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Banyak juga mengaku menerima dana bantuan tapi tidak utuh. Bayangkan, untuk urusan Tuhan saja para anggota dewan saat ini menjadi 'calo'.

Kalau mau jujur, pencantuman dana Kesra melalui tangan-tangan anggota dewan pasti sarat dengan muatan politis. Bisa dikatakan, dana tersebut adalah 'sogokan' Gubernur Riau kepada setiap anggota DPRD Riau dalam kurun waktu setahun. Besar-kecilnya 'sogokan' itu tergantung suasana politik di tahun yang berjalan.

Contohnya, bila tahun lalu angkanya naik dari Rp500 juta menjadi Rp750 juta dikarenakan di tahun itu, Gubernur Riau akan mengakhiri masa jabatannya untuk periode pertama kali. Bahkan, ia berencana naik lagi.

Bisa dibayangkan tanpa adanya 'uang sogokan' dengan bungkusan dana Kesra tersebut, semua wakil rakyat bakal berteriak-teriak. Maklum saja, anggota dewan di DPRD Riau saat ini kebanyakan orang-orang keras kepala tapi bodoh. Tanpa didukung data kuat, mereka sering berteriak tentang kejelekan pemerintah daerah. Sering kali pendapat mereka tak masuk akal. Misalnya, mereka berteriak-teriak soal krisis listrik tanpa tahu sistem dan tata kelistrikan di negara ini.

Jadi besar kemungkinan, ketakutan akan serangan membabi-buta para anggota dewan itulah yang membuat Rusli Zainal menaikkan dana Kesra di tahun 2008 lalu hingga 50 persen dari tahun 2007. Kalau tidak dinaikkan, maka semua wajah surat kabar di Riau bakal diisi prestasi buruk dan obrolan miring yang tak masuk akan para anggota dewan terhadap Rusli Zainal. Atau, mereka nekad membuat media sendiri hanya untuk menyerang Rusli Zainal.

Di tahun ini, dana itu naik lagi menjadi Rp1 miliar. Kenaikan ini jelas bukan karena ketakutan RZ. Sebab, ia telah selamat menjadi Gubernur Riau hingga 2013 nanti. Kenaikan itu adalah permintaan semua anggota dewan yang di tahun ini akan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu). Mereka butuh dana besar untuk merayu rakyat agar kembali memilih mereka.

Maka, tak perlu heran bila semua anggota dewan berteriak tidak setuju ketika mendengar wacana dana Kesra di tahun ini dipotong menjadi Rp300 juta per anggota dewan. Mereka mengancam menginterplasi Rusli Zainal. Alasan mereka, dana sebesar Rp1 miliar tersebut sudah ada peruntukkannya. Mereka tak mau dituduh tidak adil oleh masyarakat.

Ada juga sih yang berlaku seperti pahlawan kesiangan. Mereka ini memprotes pemotongan itu bukan karena besarnya dana. Tapi, karena telah terjadi pelanggaran kesepakatan ketika penyusunan RAPBD 2009. Intinya, mereka merasa dilecehkan.

Bagi saya, protes anggota dewan itu mirip seperti anak kecil yang jatah uang jajannya disunat oleh orang tuanya. Padahal, si anak tak tahu bahwa pemotongan uang jajan itu karena adanya keperluan rumah tangga lain yang mendesak.

Sejatinya, pengurangan bantuan Kesra dari pos bantuan gubernur adalah hak gubernur. Namanya saja bantuan gubernur. Namun, karena bantuan itu tercantum di dalam APBD, maka perlu pembicaraan lebih lanjut dengan legislatif, selaku lembaga yang mengesahkannya.

Saya sendiri tak sepakat dengan bantuan itu. Kalau pun ada, maka penyalurannya diserahkan kepada lembaga terkait, yakni; Dinas Sosial. Sebab, dinas inilah yang mengetahui kelompok masyarakat mana yang pantas menerimanya, bukan anggota DPRD.

Itulah Riau! Apa yang tak bisa dibuat di Riau ini? Para pejabatnya sering mencari celah untuk menganggarkan hal-hal yang tak masuk akal. Parahnya lagi, kebobrokan diaminkan wakil rakyatnya sembari ikut-ikutan menggerogoti APBD.

Tapi yah sudah, namanya juga orang mencari makan. Jangan diganggu dong. Toh bantuan Kesra itu mengalir juga untuk rakyat. Siapa bilang anggota DPRD Riau itu bukan rakyat Riau?