Saatnya Belajar Berhemat

Kabar pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Riau, baik dari Minyak dan Gas (Migas) maupun dari pajak, pasti menyentakkan mereka yang selama ini tergantung pada APBD Riau. Mulai dari pejabat yang jadi makelar proyek, para anggota dewan, pengusaha, serta ketua-ketua ormas yang selama ini menerima dana ormas.

Maklum saja, perencanaan penerimaan Riau di tahun ini ternyata meleset. Jumlahnya, hampir Rp1 triliun. Kata Menteri Keuangan RI, penurunan itu disebabkan turunnya harga minyak mentah di pasaran dunia. Semula, dalam penyusunan APBN, harga minyak dunia diasumsikan US$ 80. Tapi, sejak Desember lalu, harga minyak terus merosot hingga di bawah US$ 40. Akibatnya, pendapatan nasional turun, demikian juga dengan pembagiannya ke daerah-daerah penghasil migas, Riau misalnya.

Hilangnya penerimaan Rp1 triliun bagi Riau, jelas sangat berdampak besar. Pasalnya, total pendapatan dalam APBD Riau tahun hanya Rp3,66 triliun lebih sedikit. Artinya, pemotongan DBH itu sama dengan hilangnya hampir 35 persen dari rencana pendapatan.

Menyikapi penurunan DBH ini, Gubernur Riau, Rusli Zainal, seolah pasrah. Ia hanya bisa mengajukan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) secepatnya ke DPRD Riau. Melalui pembahasan RAPBD-P akan disesuaikan lagi semua pembelanjaan Pemprov Riau di tahun ini agar selaras dengan pendapatan riil. Artinya, akan ada proyek-proyek yang dihapus. Atau, volumenya dikurangi.

Semua orang yang tergantung dengan APBD Riau kini sedang menebak-nebak mata anggaran mana saja yang bakal disesuaikan. Pastinya, mereka tak mau pos-pos pembiayaan yang selama ini menjadi 'mata pencarian' mereka masuk dalam daftar mata anggaran yang disesuaikan. Bisa jadi, kini mereka sedang melobi-lobi pejabat sipenyusun RAPBD-P.

Bila diperhatikan dari struktur anggaran, yang terdiri dari belanja rutin dan belanja kegiatan, maka belanja rutin sulit disesuaikan. Maklum saja, sebagaian besar dari belanja rutin ini adalah dana untuk kesejahteraan pejabat dan PNS, termasuk juga wakil rakyat. Sebagian lagi, untuk biaya operasional pemerintahan. Biasanya, biaya ini didasarkan pada berbagai peraturan.

Dengan demikian, besar kemungkinan, anggaran yang paling banyak disesuaikan adalah belanja kegiatan alias proyek untuk pembangunan. Kalau sudah begini, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Sebab, beberapa proyek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bakal dihilangkan atau ditunda. Padahal, proyek itu telah lama dinanti-nantikan. Bukan tak mungkin, pengurangan DBH itu juga mengancam ikut proyek-proyek untuk kesuksesan PON.

Melihat ancaman yang besar ini, maka sewajarnya semua pejabat dan wakil rakyat di Riau merasa iba dan mau berhemat. Hal ini sebagai bentuk perhatian mereka pada terpangkasnya proyek-proyek yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat.

Sikap hemat ini bisa dimulai dengan mengusulkan harga yang realistis pada anggaran pengadaan peralatan kantor serta biaya perjalanan. Maklum saja, selama ini, kedua anggaran ini menjadi 'mata pencarian' sampingan para pejabat di Riau. Kemudian, menggunakan inventaris dengan sebaik mungkin agar umurnya bertahan lebih lama.

Bila perlu, untuk tahun ini, Bagian Perlengkapan Pemprov Riau tak lagi membeli mobil dinas. Para pejabat di satker-satker baru toh masih bisa memakai mobil dinas yang telah ada selama ini.

Pengetatan ikat pinggang juga harus diikuti anggota DPRD Riau. Mereka tak perlu lagi bermimpi mendapatkan dana Rp1 miliar di tahun ini. Dana yang menurut mereka akan diberikan kepada masyarakat itu harus mereka relakan dicoret dari APBD-P nanti. Dengan catatan, dana itu dialihkan kepada proyek-proyek yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sikap hemat juga tak harus dilakukan dengan pengguntingan anggaran. Tapi juga dengan pemakaian fasilitas yang ada. Tenaga kerja yang kebanyakan di sebuah satker harus dimutasi ke unit-unit yang kekuarangan. Agar tidak lagi ditemukan PNS yang kebanyakan main game di kantor. Penggunaan listrik dan air juga harus dihemat.

Bila sikap ini segera dimulai, maka bisa dikatakan pemotongan DBH tahun ini juga membawa dampak positif bagi seluruh pemerintahan di Riau, yakni, munculnya perasaan senasib dengan rakyat dan mau berhemat. Semoga. (krisman)