Membangun Riau dengan Mimpi dan Rakus

Tak bisa dipungkiri, Riau merupakan provinsi kaya di Indonesia, di samping Kalimantan Timur, Aceh, dan Papua. Di bawah dan di atas tanahnya ada minyak. Tapi entah mengapa kekayaan itu tak bisa melepaskan rakyat Riau dari belenggu kemiskinan, keterasingan, dan kebodohan.
Padahal, total APBD seluruh pemerintah daerah di Riau mencapai Rp20 triliun per tahunnya. Itu belum lagi ditambah dana dekonsentrasi dan dana isian pelaksanaan anggaran yang langsung diperoleh dari APBN yang totalnya bisa mencapai Rp15 triliun per tahun. Artinya, dana yang bergulir di Riau dari sektor pemerintahan sudah mencapai Rp35 triliun.

Dana itu tentu akan bertambah banyak lagi bila melihat banyaknya sektor swasta yang bergerak di Riau. Bila dulu sektor pertambangan menjadi andalan, kini muncul sektor perkebunan. Riau merupakan daerah yang memiliki kebun kelapa sawit terluas di Indonesia, melebihi 1,5 juta hektar. Belum lagi sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Bank Indonesia mencatat di bulan Februari 2008 per putaran uang di sektor swasta mencapai Rp32 triliun per bulan. Itu baru yang terdaftar di perbankan, belum lagi yang tidak terdaftar, yang menurut sebagian orang, merupakan transaksi terbesar.

Di tahun 2007 lalu, Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengklaim pertumbuhan ekonomi di Riau mencapai 8,3 persen. Angka ini yang tertinggi di Sumatera dan nomor tiga di Indonesia. Tak hanya itu, Gubernur juga mengklaim angka investasi di Riau tiap tahun meningkat.

Namun, semua angka-angka itu seakan berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Riau saat ini. Seorang pengamat ekonomi dari Universitas Riau pernah mengatakan hukum ekonomi tidak berlaku di Riau. Seharusnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi yang tinggi diikuti dengan pengurangan angka pengangguran yang berimbas dengan penyusutan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, di Riau terjadi malah sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi malah berbanding lurus dengan peningkatan pengangguran dan angka kemiskinan. Lantas apa yang salah di Riau? "Pemimpinnya salah dalam merancang pembangunan. Mereka tak pernah membangun berdasarkan kondisi riil di lapangan," kata pengamat itu.

Dulu saya pernah berpikir, kataku pada pengamat itu, kalau saja selama setahun saya duduk sebagai Gubernur Riau, maka tak akan ada lagi rakyat yang kelaparan, tak bisa berobat, dan tak bisa bersekolah. Seluruh dana APBD sebesar Rp20 triliun itu akan kubagi rata dengan jumlah penduduk. Per penduduk mendapatkan Rp4,444 juta per orang per tahun. Itu sudah termasuk yang baru lahir lho. Kalau diringkaskan per keluarga dibagi 10 juta saja dengan jumlah anak 2 orang, maka masih ada sisanya untuk masuk ke kantongku. Kalau soal pembangunan, biarkan saja dana dari APBN yang menggerakkannya. Sedang untuk membuat pendidikan dan kesehatan gratis akan kubuat peraturan pemotongan hasil bumi dari non pertambangan sebesar 20 persen. "Bila ini terjadi pasti aku masuk penjara dan dipuja-puja penduduk Riau," kataku yang disambut dengan gelak tawa si pengamat.

Oke balik ke soal pemimpin yang salah merancang tadi. Sejak era otonomi daerah, kata pengamat tadi, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan mimpi para kepala daerah. Contohnya, di Bengkalis. Penduduk di sana sebenarnya hanya membutuhkan pos pelayanan kesehatan di tiap-tiap desa, namun oleh kepala daerahnya, Syamsurizal, dibangun gedung mewah untuk rumah sakit dengan dana lebih dari Rp100 miliar di ibukota kabupaten. Dana itu ditambah lagi dengan pengadaan peralatan dan pengobatan sebesar Rp84 miliar. Setelah diresmikan, rumah sakit itu sepi pengunjung. Pasalnya, warga Bengkalis yang tersebar di berbagai daerah sulit menjangkau ibukota kabupaten. Belum lagi peralatan yang dibeli dengan harga mahal menjadi besi tua karena tak bisa dioperasikan sebab tenaga ahlinya tidak ada. Alhasil rumah sakit itu sepi seperti taman pemakaman. Maklum saja, penduduk di ibukota kabupaten itu tak lebih dari 20 ribu orang saja.

Tak hanya itu saja, Syamsurizal juga membangun pelabuhan internasional yang mewah seperti di Singapura. Kini, pelabuhan itu bernasib sama dengan rumah sakit tadi. Tak ada kapal yang sandar. Ini disebabkan fasilitas mewah itu tidak didahului dengan pembangunan kawasan industri dan infrastruktur yang memadai.

Ada lagi yang paling bodoh. Syamsurizal membangun kompleks pengelolaan padi alias pabrik giling padi menjadi beras yang super canggih di lokasi yang tidak memiliki lahan pertanian. Alhasil, pabrik itu kini menjadi mesin tua. Kalau pun ada padi yang digiling itu datangkan dari provinsi tetangga, Sumatera Utara.

Kebodohan pembangunan cara Syamsurizal hampir merata terjadi di seluruh kabupaten dan kota di Riau. Kini, seluruh daerah telah memiliki lapangan terbang yang dibangun dari dana APBD. Tapi selain di Dumai, seluruh lapangan terbang itu menjadi areal penggembalaan ternak karena tak pernah didarati pesawat.

Soal rumah sakit tadi juga dibangun di beberapa daerah lainnya, contohnya di Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, dan banyak lagi. Bisa dibayangkan berapa banyak dana rakyat yang terbuang percuma.

Selain bodoh, para kepala daerah di Riau juga rakus. Puluhan miliar mereka raup dari proyek kelistrikan. Genset bekas yang meraka beli dari Singapura dibilang baru. Kini, hampir semua genset itu tak bisa dioperasikan karena rusak.

Gubernur Riau sendiri bisa dibilang yang paling rakus. Puluhan kilometer jalan yang dibangun PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dari Pelintung ke Dumai diklaimnya didanai oleh APBD.

Ohhh alah, beginilah nasib rakyat Riau, yang terus dibodoh-bodohi oleh orang-orang bodoh dan pintar berlindung di balik Partai Golkar dan para aparat penegak hukum yang rakus!!!