Anak Tiri atau Anak Kesayangan

Hampir setiap awal tahun, ketika APBN telah disahkan, tokoh-tokoh Riau selalu berkoar bahwa pemerintah pusat menganaktirikan Riau. Kecilnya dana dalam Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi sorotan, belum lagi Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi yang tak pernah cukup.

Tak pelak, provinsi tetangga, seperti Sumatera Utara dan Sumatera Barat pun acap kali dijadikan perbandingan soal besarnya kucuran dana pusat ke Riau. Kedua provinsi itu disebut-sebut adalah anak kandung pusat karena memperoleh dana. Sedangkan Riau yang sejak tahun 1950-an menjadi penyumbang devisa terbesar di Indonesia dianaktirikan.

Teriakan dikotomi anak tiri dan anak kandung dari tokoh-tokoh Riau tersebut mungkin cukup manjur bila diutarakan di awal-awal reformasi dulu. Kala itu, Riau sempat menyontakkan pusat dengan kumandang Riau Merdeka-nya Tabrani Rab dkk. Disusul lagi aksi-aksi demonstrasi masyarakat Riau menuntut pembagian lebih besar terhadap hasil minyak dan gas. Bahkan, PT Caltex Pacific Indonesia (CPI) berulang kali dihantam gelombang demonstrasi. Jelaslah, reformasi telah menyulap masyarakat Riau sebagai pemberani untuk melawan penindasan selama era Orde Baru.

Berkat semua gebrakan di era Saleh Djasit, sewaktu menjadi Gubernur Riau, secara berangsur-angsur pusat mulai menggelontorkan dana yang besar ke Riau. Tahun ini saja, anggaran dari seluruh pemerintah daerah di Riau sudah mencapai hampir Rp37 triliun. Bahkan, pernah menembus angka Rp40 triliun. Jumlah itu pasti bertambah besar bila proyek-proyek pusat di Riau juga dihitung.

Tapi teriakan anak tiri itu belum juga reda di Riau. Seperti rengekan anak kecil kepada orangtuanya yang melihat saudaranya mendapatkan uang jajan lebih besar. Tingginya angka penduduk miskin dan prospek pengembangan wilayah dijadikan alasan meminta dana lebih besar lagi.

Sayangnya, kendati anggaran yang dikucurkan cukup besar, namun angka kemiskinan di Riau seolah tertahan. Untuk kasus ini, para kepala daerah di Riau seolah sepakat menuduh tingginya angka pendatang sebagai penyebabnya. Intinya, kemiskinan di Riau merupakan hasil 'import' dari daerah tetangganya.

Namun, jawaban para kepala daerah di Riau tadi seakan terbantahkan bila melihat letak kantong-kantong kemiskinan di Riau. Umumnya, kantong kemiskinan itu berada di perkampungan masyarakat tempatan. Sebaliknya, kampung-kampung para pendatang kini menjadi perkampungan orang kaya. Banyak perkampungan baru yang belum dialiri listrik di Riau ditongkrongi mobil-mobil mewah.

Tahun ini, tokoh-tokoh Riau pun merengek lagi. Rencana pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau dijadikan alasan untuk meminta jatah dana yang lebih besar lagi. Riau masih membutuhkan banyak prasarana untuk menyukseskan even olahraga yang sejak penyelenggaraannya diberikan pada daerah dijadikan ajang korupsi berjamaah oleh pemerintah daerahnya.

Mendengar engekan itu, pusat pun bergegas meluncurkan berbagai programnya di Riau. Tak tanggung-tanggung, Rp12 trilun ditambahkan ke Riau hingga tahun 2010 nanti. Dana itu dikucurkan dalam berbagai proyek, mulai dari pembangunan jalan tol Dumai-Pekanbaru hingga pembangunan berbagai pembangkit listrik.

Teriakan itu masih juga terdengar ketika pusat tidak mengikutkan Riau sebagai salah satu dari 16 provinsi yang dijajakan kepada investor dari negara-negara Timur Tengah baru-baru ini. Riau yang mengklaim dirinya sebagai daerah paling banyak peluang investasinya merasa dianaktirikan lagi. Belakangan diketahui, pusat tak mengikutkan Riau, karena menilai Riau telah cukup mandiri untuk mempromosikan dirinya sendiri. Pasalnya, Riau telah menggelar dua kali ajang pekan investasi yang menghadirkan investor dari berbagai negara. Walau pun kedua iven promosi investasi tak menelurkan satupun kegiatan investasi.

Melihat perlakuan pusat terhadap Riau selama ini, maka masih pantaskah Riau merengek-rengek dan mengaku sebagai anak tiri lagi? Rasanya ungkapan itu seperti jauh panggang dari api. Pusat bahkan sudah sangat memanjakan Riau. Tak hanya dengan mengucurkan anggaran yang berlebihan, pusat juga memanjakan Riau dengan sikap setengah hati terhadap berbagai dugaan korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat penting di Riau. Jadi, Riau lebih cocok disebut sebagai anak kesayangan pusat. (krisman)